Gegara Proyek Jalan di Toraja Utara, ATR dan BTP Secara Resmi Diputus Bersalah Pada Pengadilan Tipikor PN Makassar

TORAJA UTARA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar secara resmi menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pidana denda terhadap 2 orang terduga pelaku tindak pidana korupsi pada kegiatan proyek peningkatan ruas jalan di kabupaten Toraja Utara, Jumat (09/8/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun pada hari Jumat (9/8/2024) dari Plt. Kepala Subseksi Intelijen, Perdata Dan Tata Usaha Negara pada Cabang Kejaksaan Tana Toraja, Didi Kurniawan B., S.H., M.Kn, menjelaskan jika kedua orang tersebut berinisial ATR selaku Penyedia dan BTP selaku PPK diputus pada sidang tindak pidana korupsi di PN Makassar pada tanggal 09 Agustus 2024.

Baca juga: DPR Sebut Vonis Ferdy Sambo Hari Ini Keberhasilan Kolaborasi Penegak Hukum

Selaku Jaksa di Cabang Kejaksaan Tana Toraja di Rantepao, Didi Kurniawan juga menyebutkan bahwa kedua terdakwa tersebut berdasarkan putusan pengadilan, telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan peningkatan ruas jalan Bangkelekila' - To'yasa Tahun Anggaran 2018. berdasarkan putusan pengadilan.

"Ya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Agustus 2024, ATR dan BTP telah terbukti secara bersama melakukan tindak pidana korupsi pada proyek peningkatan jalan Bangkelekila - To'yasa tahun anggaran 2018, " sebut Didi Kurniawan.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan : Tindakan Polri adalah Preventive Force yang Lawful Bukan Excessive Force

Lebih lanjut Didi Kurniawan menjelaskan bahwa kedua terdakwa itu masing-masing, ATR dijatuhi hukuman pidana penjara 4 tahun dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah kemudian BTP dijatuhi pidana penjara 2 tahun 3 bulan dan pidana denda juga sebesar 300 juta rupiah.

Jaksa Didi Kurniawan, menambahkan jika pihaknya juga telah melakukan upaya hukum banding terhadap kedua putusan tersebut yang diajujan pada tanggal 14 Agustus 2024.

Baca juga: Usaha untuk Uji Materi Pembatalan Kewenangan Jaksa Jadi Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Logika Hukumnya Sedang Sakit

"Terhadap kedua Putusan Hakim tersebut kepada Terdakwa ATR & BTP Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao telah menyatakan Upaya Hukum Banding pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, " terang Jaksa Didi Kuniawan.

Selain pidana yang disebutkan oleh Didi Kurniawan, dalam isi putusan juga diterangkan bahwa ATR diperintahkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.1.159.377.587, 90, setelah dikurangi dengan uang titipan pengembalian kerugian negara kepada Penuntut Umum sebesar Rp.30.000.000, sehingga sisa uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.1.129.377.587, 90.

Baca juga: Ketua KPK Beri Arahan dalam Rakor Sinergitas Penegakan Hukum Tipikor di Polda Jatim

Dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda dari ATR disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(Widian)

Baca juga: Kantor Hukum Indonesia Muda (KHIM) Berkibar di Sulsel, Fadli: Advokat dan Konsultan Hukum