Kasus Dugaan Pelarangan Liput Kegiatan Akrediasi di Puskesmas Rante Pangli, Patrix: Kita Tempuh Jalur Hukum Penegakan UU Pers

    Kasus Dugaan Pelarangan Liput Kegiatan Akrediasi di Puskesmas Rante Pangli, Patrix: Kita Tempuh Jalur Hukum Penegakan UU Pers

    TORAJA UTARA - Kuasa hukum kabartimur.com, Patrix Barumbun Tandirerung, S. H., menyayangkan tindakan pelarangan jurnalis yang sedang meliput pada hari Rabu (15/5) saat proses penilaian mutu pelayanan di Puskesmas Rante Pangli Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, Jumat (17/5/2024).

    Patrix Barumbun, mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum atas tindakan tersebut sebagai upaya menegakkan UU Pers. 

    "Ya, beberapa saat setelah kejadian melalui sambungan telepon, kami mendapat laporan dari salah satu jurnalis kabartimur.com yang merasa dilarang oleh salah satu surveyor. Dimana tindakan itu menciderai hak publik dan jurnalis untuk mendapatkan informasi sehingga menurut hemat kami layak untuk di advokasi melalui langkah hukum, " jelas Patrix.

    Jadi sebagai langkah awal kami menyarankan rekan jurnalis ini untuk membuat laporan polisi, sambungnya.

    Tindakan terduga pelaku dapat dikualifikasikan melanggar pasal 4 ayat 2 dan 3 Juncto Pasal 18 ayat 1 Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. 

    "Secara singkat rumusan pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi hak dan kemerdekaan pers dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah, " tegas Patrix.

    Di sisi lain, tindakan menghalangi kebebasan pers itu kata Patrix, juga mengangkangi semangat dan parameter akreditasi PKM yang salah satunya menyasar aspek keterbukaan informasi layanan kepada publik. 

    "Dalam kerangka dan pemenuhan standar itulah jurnalis dan media massa memainkan perannya dalam berkontribusi sebagai mitra pemerintah dalam mengedukasi serta menjadi corong ke publik. Kenapa justru dilarang?, " ketusnya.

    (Widian)

    uu pers kuasa hukum jurnalis pelarangan meliput akreditasi puskesmas toraja utara polres toraja utara
    SULSEL INDONESIA SATU

    SULSEL INDONESIA SATU

    Artikel Sebelumnya

    Siap Bertarung di Pilkada Serentak 2024,...

    Artikel Berikutnya

    Bawaslu Toraja Utara Umumkan Penerimaan...

    Komentar

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Debat Pilgub Sulsel: Data Kemiskinan Jadi Sorotan, Tim Danny-Azhar Bongkar Fakta Urbanisasi dan Ekonomi
    Sambangi BNNP Sulawesi Selatan, Lapas Narkotika Sungguminasa Tepis Isu Transaksi Narkoba dalam Lapas
    Hendri Kampai: Koperasi Nasional, Dari Desa untuk Indonesia yang Lebih Berdikari
    Black Campaign Kasus RS Batua Merebak, Tim Hukum Danny-Azhar Buka Opsi Tempuh Jalur Hukum
    Hendri Kampai: Saatnya Nikel Bicara! Mimpi Indonesia Menjadi Raja Komponen Kendaraan Listrik

    Tags